TEMPO.CO, Jakarta - Menjejak periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo saat ini, mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mendapat tawaran menduduki pos di satu BUMN. Tawaran ini langsung menjadi buah bibir.
Ahok yang kini minta dipanggil BTP adalah figur yang kontroversial. Mantan Bupati Belitung Timur dan anggota DPR RI itu pernah dikenal blak-blakan dan kasar namun bersih, berani, dan transparan saat memimpin DKI. Termasuk dalam hal mengelola sejumlah BUMD milik Pemprov DKI.
Ahok, di antaranya tak sungkan konfrontasi dengan operator bus saat membentuk PT Transjakarta dan mencopot direksi Pasar Jaya yang tak berani bersihkan pungli. Dia juga beberapa kali melakukan terobosan termasuk mengundang KPK melakukan pengawasan langsung.
Atas kepemimpinan yang pernah ditunjukkannya, Ahok dinilai pengamat BUMN sekaligus Kepala Lembaga Manajemen FEB UI, Toto Pranoto, cocok berkiprah di perusahaan pelat merah yang perlu penanganan terkait efisiensi dan beban Public Service Obligation (PSO). “Apakah Ahok akan sukses di BUMN? Waktu yang akan membuktikan," katanya.
Berikut ini penggalan rekam jejak gaya Ahok dalam mengelola BUMD-BUMD di ibu kota sepanjang menjabat wakil gubernur hingga gubernur 2012-2017. Karirnya di DKI tamat setelah dijerat pidana penodaan agama di tengah kontestasi Pilkada 2017.
Ancam Tutup BUMD Merugi
Desember 2012
Ahok, sebagai Wakil Gubernur DKI, mengancam akan melikuidasi BUMD berkinerja buruk. Penutupan perusahaan dilakukan apabila setelah diberikan suntikan modal kinerja tak juga membaik. "Perusahaan daerah bisa disuntik modal tambahan atau dilikuidasi," kata Ahok, panggilan untuk Basuki.
Sebelumnya Gubernur Joko Widodo mengumpulkan untuk mendengarkan paparan dari direksi sejumlah BUMD pada 5 Desember 2012. Saat itu Jokowi mengatakan kalau ada BUMD yang ternyata masih terus merugi. "Karena itu saya harus tahu rencana bisnis BUMD itu apa, biar jelas arah ke depannya," katanya.
Pasangan calon Gubernur DKI Jakarta Jokowi (kiri) dan Ahok (kanan) bersama Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto usai mendaftar di KPUD Jakarta, 19 Maret 2012. Keduanya dicalonkan oleh partai PDI Perjuangan dan Partai Gerakan Indonesia (Gerindra). TEMPO/Amston Probel
Kurangi Jumlah BUMD
Agustus 2013
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengungkapkan sedang mengkaji tiga opsi untuk perusahaan milik daerah yang tak sehat. Pertama, membubarkan perusahaan, yang kedua menggabungkannya dengan BUMD lain. Ketiga, menjual perusahaan ke pihak lain. "Kami sedang menyelesaikan kajiannya. Intinya akan dikerucutkan supaya BUMD tidak terlalu banyak," ujar Basuki ketika ditemui wartawan di kantornya.
Libatkan KPK
Juli 2013
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama membuka pintu bagi Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menelisik kinerja dinas ataupun BUMD di ibu kota. Dia mempersilakan jika KPK ingin mengetahui auditor yang ada. "Tidak perlu surat menyurat dulu, bawa saja orang IT untuk melihat data, kami akan buka. Tidak ada rahasia di sini," ujar Basuki di Balai kota DKI.
Untuk sementara, dia mengatakan KPK akan berfokus pada masalah uji KIR yang dilakukan Dinas Pehubungan. Menurut Ahok, masalah uji KIR ini memiliki indikasi korupsi di tubuh Dinas Perhubungan. Ahok juga mempersilakan Komisi Antirasuah itu untuk menyelidiki BUMD Dharma Jaya dan Dinas Pekerjaan Umum.
